Regulasi Perjudian di Indonesia

Dari Lotopedia, ensiklopedia lotere dan permainan angka

Ringkasan

Seluruh bentuk perjudian di Indonesia — termasuk togel daring, kasino, taruhan olahraga, dan permainan angka dalam bentuk apapun — berstatus ilegal berdasarkan hukum yang berlaku. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 serta 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia tidak memiliki badan regulasi perjudian atau lisensi gambling domestik dalam bentuk apapun.[1]

UU No. 7 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan landasan hukum utama yang mengkriminalisasi seluruh bentuk perjudian di Indonesia. UU ini menetapkan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dianggap sebagai kejahatan, memperberat ancaman hukuman yang semula diatur dalam KUHP, dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah penertiban perjudian.

UU ini disahkan pada masa Orde Baru dan mencerminkan posisi tegas pemerintah Indonesia terhadap perjudian. Meskipun demikian, pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai tantangan praktis, terutama di era digital di mana platform perjudian daring beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia.

Pasal 303 dan 303 bis KUHP

Pasal 303 KUHP mengatur tentang penyelenggaraan perjudian. Pasal ini menjerat orang yang tanpa izin menyelenggarakan atau menyediakan permainan judi sebagai mata pencaharian, orang yang turut serta dalam perusahaan perjudian, dan orang yang menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Ancaman hukuman berdasarkan UU 7/1974 adalah pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000.

Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang peserta perjudian. Pasal ini menjerat orang yang menggunakan kesempatan untuk main judi. Ancaman hukuman adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.

Pemblokiran situs

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang teridentifikasi menyediakan layanan perjudian daring. Pemblokiran dilakukan melalui sistem Trust Positif yang memfilter akses ke situs-situs tertentu melalui penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kominfo, ratusan ribu situs terkait perjudian telah diblokir hingga saat ini.[2]

Meskipun pemblokiran aktif dilakukan, platform togel daring dan situs perjudian lainnya terus beroperasi dengan menggunakan domain alternatif, layanan VPN, dan teknologi lain untuk mengatasi pemblokiran. Pemerintah juga berupaya melakukan pemblokiran terhadap konten promosi perjudian di media sosial dan mesin pencari.

Timeline regulasi

Konteks regional

Posisi Indonesia yang melarang seluruh bentuk perjudian merupakan salah satu yang paling ketat di kawasan ASEAN. Beberapa negara tetangga seperti Filipina (melalui PAGCOR dan PCSO), Singapura (Singapore Pools), dan Malaysia (Magnum, Sports Toto, Damacai) mengizinkan lotere dan/atau kasino dalam kerangka regulasi tertentu. Perbandingan regulasi antar negara ASEAN tersedia di halaman Regulasi ASEAN.

Dampak

Larangan total terhadap perjudian di Indonesia telah menciptakan situasi di mana praktik permainan angka tetap berlangsung secara luas — pertama melalui bandar darat setelah penghapusan SDSB, dan kemudian melalui platform daring yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia. Situasi ini menimbulkan beberapa konsekuensi: tidak adanya perlindungan konsumen bagi pemain, tidak adanya pendapatan pajak bagi negara dari aktivitas yang tetap berlangsung, dan tantangan penegakan hukum di era digital di mana platform beroperasi lintas yurisdiksi.

Pembahasan tentang dampak sosial yang lebih luas tersedia di halaman Dampak Sosial Perjudian.

Lihat juga

• Regulasi ASEAN
• Regulasi Global
• SDSB
• Sejarah Togel Indonesia
• Bandar Darat
• Togel Daring
• Dampak Sosial Perjudian
• PAGCOR